JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan terus memperbaiki
data pemilih di beberapa daerah. Bahkan diturunkan tim supervisi untuk
melakukan monitoring di beberapa daerah yang dinilai rawan.
Seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan
Nusa Tenggara Timur.
Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, data manual di
daerah-daerah tersebut sebenarnya telah dirampungkan. Namun, memang
belum semuanya dimasukkan dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih).
"Pada bagian akhir nanti, rekap secara nasional kalau ada daerah-daerah yang belum menyelesaikan kami minta dalam soft file lalu dibawa ke Jakarta biar kami yang melakukan proses upload ke Sidalih," ujar Arief, Selasa (8/10).
Penelusuran data pemilih menurut Arief sepenuhnya tidak berdasarkan
Sidalih. Karena data manual terus berjalan. Sidalih bisa saja
menggambarkan data pemilih yang belum lengkap. Tetapi secara faktual di
lapangan datanya sudah terangkum 100 persen.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengindikasikan daftar
pemilih tidak wajar di 3.481 dari total 6.346 kecamatan di Indonesia
berdasarkan data nasional yang dimiliki KPU. Dari hasil pengawasan
Bawaslu di provinsi, juga ditemukan indikasi penggelembungkan suara
hampir di semua provinsi. (Sumber)
