"Praktik maladministrasi yang terjadi di kepolisian sebagian besar meliputi penundaan berlarut dalam penyelidikan atau penyidikan," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.
Danang menyampaikan hal ini dalam acara 'Rakor Ombudsman-Polri: Upaya Membangun Pelayanan Publik yang Baik di Lingkungan Polri', di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013). Acara ini dihadiri oleh puluhan perwira menengah Polri dan Direktur Pengawasan Umum Polri Komjen Imam Sujarwo.
"Juga administrasi dan informasi yang tidak memadai serta penyimpangan prosedur. Jenis perilaku maladministrasi ini harus segera dibenahi," ujar Danang menambahkan.
Danang mengaku mengapresiasi upaya reformasi birokrasi Korps Bhayangkara ini. Namun ia menyayangkan masih ada pelayanan yamg tidak memenuhi upaya tersebut pada tataran paling bawah.
"Hal ini perlu segwra ditindaklanjuti guna membangun image dan public trust yang lebih baik terhadap Polri," ujar Danang.
Seperti yang diketahui, data statistik Ombudsman pada tahun 2012 sebanyak 383 laporan dari total 2.209 laporan yang diterima Ombudsman, mengeluhkan pelayanan Polri. Untuk tahun 2013, sudah 129 laporan masyarakat yang mengadukan buruknya pelayanan kepolisian. (Sumber)
